Tiga Level Kegiatan

Beni Setia
Koran Merapi, 16 Juni 2012

"...kekuatan sastrawan itu menangkap realitas sosial, intuitif mencatat, dan menghadirkan
catatan itu untuk direnungkan masyarakat. Laku aplikatif puisi dan kememihakannya
itu tanggung jawab semua orang--bukan sastrawan." (Beni Setia).

PADA awalnya gagasan sederhana, menulis puisi dengan spirit untuk menolak korupsi--mungkin juga semacam ketidaksepakatan akan korupsi yang telah merasuki segala sendi kehidupan. Ketika gagasan itu diunggah di FB, terbangunlah komunikasi dari banyak pihak yang mendadak sepakat: untuk mengumpulkan serta menerbitkan puisi-puisi itu dalam sebuah buku. Dan meski memakai kop penerbitan Forum Sastra Surakarta, seluruh biaya penerbitan ditanggung bersama. Sebuah kesepakatan spontan yang dihadirkan secara transparan untuk melawan virus korupsi yang seksi menggoda.

Maka terbitlah antoloji Puisi Menolak Korupsi, dari 85 penyair dengan tebal 476 halaman. Satu buku bersama yang dibiayai bersama, karenanya tiap penyair memiliki saham produksi yang kembali jadi produk buku yang dihitung berdasar besar saweran dibagi bea produk cetak. Jadilah buku yang paling murah sebab tak memperhitungkan honor penulis, kerja penyuntingan dan pra-cetak--membuat buku itu dieditori Penyair Indonesia, bukan Sosiawan Leak yang mempertimbangkan naskah serta membangun komunikasi FB. Tapi, masalahnya, setelah buku terbit dan relatif terdistribusikan, apa lagi yang harus dilakukan agar kegiatan ”melawan” korupsi itu bisa dilakukan?

Dari kebutuhan terakhir ini terlahirlah gagasan road show, pergi ke daerah untuk me-launching, membaca puisi oleh penyair komunitas Melawan Korupsi, dan diskusi tentang korupsi dengan nara sumber umum dan sastrawan. Kegiatan ini diserahkan ke panitia daerah, yang menyusun kegiatan, mencari tempat untuk kegiatan, serta relatif membiayai akomodasi kegiatan sebab para peserta datang dengan biaya sendiri. Dan terlaksanallah kegiatan dua hari di Blitar (18-19/5), di Tegal (1-2/6), dan mungkin di Banjarbaru (Kalimantan Selatan) sekitar 27-28/6--dengan perjalanan kapal laut karena ada dana ajaib yang mendadak hadir untuk sekitar 10 penyair.
***

DI Tegal ada tuntutan dari floor agar sastrawan yang menulis puisi itu tak hanya menulis tapi mengaplikasikan ”perlawanan” pada korupsi itu dengan turun ke jalanan dan berdemonstrasi. Itu kegiatan yang wajar sesuai iklim Reformasi saat ini, tapi juga amat menyeret aktivitas sastrawan ke lapangan yang tak sepenuhnya dikuasai. Sesuatu yang mungkin membuat sastrawan jadi makluk politik--seperti Wiji Thukul--, padahal kekuatan sastrawan itu menangkap realitas sosial, intuitif mencatat, dan menghadirkan catatan itu untuk direnungkan masyarakat. Laku aplikatif puisi dan kememihakannya itu tanggung jawab semua orang--bukan sastrawan.

Yang menarik, dalam proyek roadshow pertama kepala daerah ingin terlibat dan menocoba melobi panitia roadshow agar dilibatkan, padahal di menjelang akhir masa jabatannya itu ia terindikasi tindakan korupsi. Maka panitia daerahpun sekuat tenaga menata acara agar sang kepala daerah tak terlibat meski tetap dilibatkan--dengan amat mengabaikan kemungkinan bantuan dana yang tidak lumayan. Rongrongan yang bisa membuat kemurnian sastrawi menolak korupsi disusupi dan kehilangan ketulusannya. Untung langkah berhati-hati membuat konstelasi spontanitas perlawanan tetap terjaga. Mungkin perlawanan pada korupsi itu bermula dari penolakan pada fatamorgana dana berlimpah yang bisa dipertanggungjawabkan secara longgar.

Penegasan kasus ini terjadi ketika roadshow kedua, ketika satu terpidana korupsi meminta agar stigma koruptor jangan terlalu ketat dilekatkan, karena tindakan korupsi memiliki gradasi. Pada dirinya, ketika melaksanakan proyek berhadapan dengan fakta labirin manejemen dan pencairan dana yang melibatkan pihak ketiga, yang cenderung minta fee. Saat pengerjaan proyek usai dana siluman tak bisa dipertanggungjawabkan --mungkin disisipkan di pos lain hingga terlihat di-mark up--, maka iapun menghadapi konsekuensi hukum. Katakberdayaan pada labirin korupsi itu membuatnya terindikasi korupsi sehingga si koruptor sejati bisa ongkang-ongkang. Kenapa begitu?

Saya pikir karena korupsi selalu dikaitkan dengan jabatan, kekuasaan legal atas pengelolaan, dan bagaimana tanggungjawab profesi dimanipulasi untuk kepentingan pribadi dan golongan. Ada unsur sengaja memperkaya diri sendiri dan orang lain, tapi semua kesalahan ada pada diri si pejabat--bukan yang diuntungkan. Padahal korupsi itu seharusnya manipulasi nilai-nilai, sehingga sesuatu yang harusnya lurus dan sesuai dengan aturan, dilanggar, diabaikan, dan dipersetankan demi efek keuntungan pribadi. Ketidakpatuhan itu yang terjadi, dan demi ketidakpatuhan itu pihak ketiga membayar, membangun komplotan, dan seterusnya agar semua urusan beres.
***

INDONESIA sudah sampai tahap kritis ini--bukan korupsi yang membudaya itu tapi kesepakatan tidak tertulis buat pemersetankan aturan dan proses yang benar telah rasuk menyusupi seluruh aspek kehidupan. Sastrawan, lewat Puisi Menolak Korupsi, coba mengingatkan, meski mungkin harus diikuti yang lain sehingga terjadi gerakan bersama. Mungkin bermula dari mengantri secara tertib, menyeberang secara benar, sebelum akhirnya jadi gerakan sosial: menggantung semua koruptor serta konsekuen merampas hartanya. Kenapa? Karena ada itung-itungan korupsi yang kapitalistik, bila bisa dapat sekian M, dengan ongkos hukum serta penyitaan sekian M, akan memiliki sisa berapa M lagi saat bebas.

Dengan kata lain, korupsi itu tak semata masalah uang dan rasionalitas tindakan demi dapat saldo berapa, tapi pembengkokan nilai-nilai. Kita harus kembali istiqomah dan mengaja semua orang untuk istiqomah.
***

BENI SETIA, pengarang
E-Mail: benisetia54@yahoo.com
http://serampaikata.blogspot.com/2013/06/tiga-level-kegiatan-esai-beni-setia-di.html